Lassernews.com -
Bogor, - Setiap unit pelayanan publik wajib
memiliki inovasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik yang sudah menjadi program Presiden Joko Widodo sejak
tahun 2015. "Kunjungan saya ke Bogor Dalam rangka safari ramadan. Kali
ini temanya yaitu pengawasan disiplin aparatur sipil negara dan
peningkatan kualitas pelayanan publik," kata Yuddy saat melakukan
kunjungan kerja ke Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/6/2016).
Kunjungan Yuddy pertama yaitu ke kantor Unit Pusat Kearsipan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yuddy didampingi Deputi Bidang
Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dan Kepala Biro Hukum,
Komunikasi dan Informasi Publik (HKIP) Herman Suryatman, bersama Bupati
Bogor Nurhayanti.
Yuddy yang menyambangi hampir setiap sudut kantor, menilai bahwa kondisi
kantor kearsipan tersebut seperti tempat sampah. "Ini kantor seperti
tempat sampah. Seharusnya dari pusatnya harus dipilah-pilah terlebih
dulu mana saja yang mau diarsipakan, Kasubag harus kasih usul dan
sarannya untuk pusat," kata Yuddy.
Yuddy mengatakan, dia akan meminta ke Kepala ANRI untuk membantu masalah
arsip di Unit Pusat Kearsipan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan ini.
Sementara itu, Kasubag Dokumentasi dan Arsip Rusdi Mursanto mengatakan
bahwa pihaknya sudah menyampaikan keluhan tersebut ke pusat bahkan,
mereka sudah mengadakan pembinaan, pelatihan, rapat-rapat, sosialisasi,
dan peraturan terkait masalah arsip ini. "Tapi kesulitan kami ada di
orang-orangnya karena kita sudah melakukan pendampingan tetapi masih
tetap seperti itu. Kami berharap bapak Menpan bisa membantu," kata
Rusdi.
Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong menjadi target kunjungan kedua. Di
sana, Yuddy menyoroti mengenai sistem absensi yang masih manual. Dia
meminta agar Pemkab menyediakan anggaran untuk mengubah sistem absensi
tersebut menjadi elektronik atau finger print, sehingga bisa
terintegrasi dengan BKD.
"Kita ingin kehadiran ASN di atas 95 persen untuk instansi yang paling
bawah karena kita ingin pegawai pemerintah produktif dan tidak
mengecewakan masyarakat. Jadi yang tukang bolos, mereka yang akan
dirasionalisasi. Jadi nanti sistem absensinya harus diganti dengan
elektronik," kata Yuddy.
Kunjungan Yuddy selanjutnya yaitu ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor. Yuddy meminta agar kantor BPMPTSP
dirancang lebih baik lagi karena semua pelayanan harus ada di sini.
"SOP-nya juga mesti lebih jelas dan tegas, tidak boleh ada wilayah
abu-abu dan tidak boleh ada keragu-raguan dalam memberikan izin usaha,"
kata Yuddy.
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor juga
menjadi salah satu tujuan Yuddy. Dia meminta agar sistem pengawasan
disiplin melalui absensi di Bogor harus diperbaiki atau di-upgrade.
Karena meskipun sudah menggunakan absensi elektronik tapi pemantauannya
belum bisa dilakukan secara terpusat oleh BKD, bahkan BKD harus mengecek
ke Satker masing-masing.
"Harus ada satu sistem yang dapat dihubungkan ke BKD pusat, ini sangat
penting kita lakukan agar produktifitas ASN terlihat. Safari ini juga
dalam rangka pengawasan pegawai. Jadi kesejahteraan ASN saat ini sudah
semakin baik, kalau disiplin rendah ditambah pengawasan tidak maksimum
otomatis masyarakat akan komplain," kata Yuddy.
Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor menjadi lokasi kunjungan Yuddy
selanjutnya. Saat tiba, dia langsung mengecek sustem antrian yang saat
itu sangat padat karena sistem antrian secara elektronik rusak sejak
seminggu lalu.
Yuddy juga langsung mendengar 'curhat' dari Endang, salah satu
pengunjung. Dia menceritakan mengenai SOP yang tidak jelas di kantor
Pertanahan. "Saya di sini sudah dari setengah sepuluh dan tidak ada
panggilan antrian. Tetapi saat datang, tidak diberikan penjelasan
mengenai status tanah dan tiba-tiba saya harus sidang," kata Endang.
Yuddy meminta agar pengaduan seperti ini harus ditindaklanjuti. Selain
itu, sistem antrian elektronik yang mati juga menjadi salah satu
penyebab banyaknya masyarakat yang komplain. "Kalau di BPN ada kerusakan
sistem sudah satu minggu untuk orang yang mengambil antrian, perlu ada
koordinasi dan kerjasama supaya tetap tertib, agar tidak terjadi
kekisruhan seperti ibu-ibu tadi. Dia marah-marah karena tidak ada
kejelasan. Semua harus jelas dan transparan," kata Yuddy.
Kunjungan Yuddy di Kabupaten Bogor berakhir di Polres Bogor. Setelah
itu, dia langsung mengunjungi Kantor Imigrasi Kelas I Kota Bogor.
Menurut Yuddy, perlu ada inovasi baru dari pimpinan imigrasi Bogor untuk
bisa memfasilitasi para pemohon agar lebih nyaman. "Perlu
terobosan-terobosan bagaimana mengurangi antrian para pemohon. Apakah
jam kerjanya lebih pagi seperti di Jakarta Selatan, atau melakukan
sistem jemput bola, atau seperti di Surabaya yang kantor imigrasinya
membuka pos pelayanan UPT di mall," kata Yuddy.
Menteri Yuddy juga melakukan kunjungan ke Kelurahan Tanah Sareal Kota
Bogor, BKPP Kota Bogor, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman
Modal Kota Bogor, dan Polres Bogor Kota. (ns/HUMAS MENPANRB)
Sumber, www.hariandeksi.com
0 komentar:
Posting Komentar