Lassernews.com -
Medan, - Ketua
Pengadilan Tinggi (PT) Medan Dr. Cicut Sutiarso, SH. M.Hum menuturkan
soal eksekusi lahan Bukit Kubu melalui Humas Bantu Ginting SH pada
Kamis (4/8) lalu di ruang kerjanya Jln Ngumban Surbakti Medan mendapat
tanggapan serius dari Pengadilan Tinggi (PT) Medan pada prinsip
pelaksanaan eksekusi sudah di tentukan sesuai aturan yang dikelularkan
oleh Mahkama Agung (MA).
Menurut Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Medan melalui Humas Bantu Ginting yang ditemui kontributor Pro Rakyat.co.id
saat dikonfirmasi mengaku PN Kabanjahe harus sudah siap melakukan
eksekusi terhadap lahan yang kini itu sudah inkrach, sesuai putusan
Mahkamah (MA) RI No 590K/Pdt/2015 tanggal 9 Juli 2015
Saya tahu informasi itu. Tapi pada intinya, PN kabanjahe sudah harus siap melakukan eksekusi terhadap lahan tersebut, usai menerima salinan putusan MA, pihak yang memenangkan perkara tersebut selanjutnya menyampaikan surat permohonan eksekusi sekitar 14 hari setelah permohonan lalu dari itu diterima, PN Kabanjahe selanjutnya memanggil pihak pemohon dan termohon agar eksekusi bisa dilakukan sukarela.
"Tapi jika pihak yang kalah tidak mau eksekusi dilakukan sukarela,
pengadilan akan menyurati sebanyak dua kali sebelum akhirnya melayangkan
somasi sebanyak dua kali dari majelis hakim PN Kabanjahe itu. Jika
tidak ada tanggapan pada somasi, PN Kabanjahe tetap akan melakukan
eksekusi, tuturnya.
Bantu Ginting menilai, sejak pihak yang memenangkan perkara tersebut mengajukan surat permohonan eksekusi ke PN Kabanjahe dibutuhkan waktu eksekusi normatif sejak diberitahukan kepada kedua belah pihak. Tapi bisa tarik ulur atau lebih lama dari itu, namun ada yang tidak dapat dieksekusi dalam table tertentu" paparnya
Ia menjelaskan, pihak yang kalah dalam perkara tersebut melakukan tidak
akan menghalangi upaya eksekusi." Dan diingatkan agar Ketua Pengadilan
Kabanjahe atau Ketua Pengadilan dimanapun berada tidak boleh melakukan
hal yang melawan hokum atau pelanggaran "jelasnya.
"Buat aja laporan ke Pengadilan Tinggi kalau ada kendala saat ini
pengadilan sudah lebih terbuka dan pelayananya lebih bagus kepada
masyarakat sehingga setiap biaya sudah diatur dalam mekanisme yang sudah
ditetapkan bukan suka-suka pengadilan tersebut
Dijelaskannya lagi untuk mengetahui hal eksekusi adalah wewenang
Pengadilan Kabanjahe dalam hal ini dari Pengadilan Tinggi hanya
melakukan pengawasan saya ditugaskan, tambah Bantu Ginting.
"Kita harapkan dalam pelaksanaan eksekusi tidak ada insiden, namun bila
ada terjadi nanti saya akan laporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Tinggi Medan bergerak dan bertindak cepat berdasarkan adanya
pengaduan masyarakat saja. Kita tegaskan Bukit Kubu sudah inkrach milik
pemenang sesuai putusan Mahkamah (MA) RI No 590K/Pdt/2015 tanggal 9
Juli 2015, imbuh Humas PT Medan. (sumber: hariandeteksi.com)
0 komentar:
Posting Komentar